Sabtu, 01 Oktober 2022
Rabu, 07 November 2018
HANDBOOK PEMERINTAHAN DAERAH
KATA PENGANTAR
Oleh Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Kebijakan desentralisasi di Indonesia merupakan upaya negara untuk mendekatkan diri dan menjangkau pelayanan di segenap wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut ditandai dengan adanya undang-undang mengenai otonomi daerah yang merupakan amanat pasal 18 UUD 1945. Penerapan desentralisasi di Indonesia mengalami sejarah panjang dalam pencarian bentuk yang sesuai untuk pengembangan daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat. Mulai dari UU No 1 tahun 1945, sampai dengan sekarang dengan UU No 23 Tahun 2014 dengan dua kali perubahan yang terakhir melalui UU No 9 tahun 2015.
Penerapan teori desentralisasi perlu adanya "modifikasi" sesuai dengan kondisi geografis, politik, sosial, budaya dan masyarakat, sebagaimana negara-negara lainnya termasuk negara-negara ASEAN yg menerapkan teori desentralisasi sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Penerapan Desentralisasi yang ber Bhinneka Tunggal Ika, dengan mengedepankan kondisi daerah akan dapat memberdayakan daerah sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah untuk membangun diberbagai bidang.
Desentralisasi berbhinneka tunggal ika merupakan penerapan yang tepat dengan konsep desentralisasi asimetris yang kian marak di berbagai wacana ilmiah di Indonesia. Diharapkan nantinya penetapan desentralisasi tersebut mampu mengembangkan dan memajukan daerah-daerah di Indonesia dalam jalinan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
***
KATA PENGANTAR
Oleh Dr. Muhadam Labolo, M.Si
Deputi Otonomi Khusus Pada Pusat Kajian Desentralisasi IPDN
Buku dihadapan pembaca adalah deskripsi konseptual- teoritik serta protret empirik tentang dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dua aspek penting yang menjadi titik berat buku ini yaitu manajemen otonomi daerah dan isu pemilukada. Hal ini sejalan dengan tujuan utama kebijakan desentralisasi itu sendiri yaitu administrasi dan politik. Administrasi berkaitan dengan manajemen otonomi itu sendiri sejak perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Didalamnya berkaitan dengan banyak hal, termasuk pengelolaan urusan, pelayanan publik, keuangan daerah dan inovasi pemerintah daerah. Sementara isu pemilukada adalah refleksi dari tujuan politik desentralisasi.
Buku ini tampaknya mencoba untuk mendekatkan konsep dan teori yang dimaknai penulis terhadap realitas atas tujuan desentralisasi, yakni administrasi dan politik di daerah. Bagaimanapun titik berat administrasi dibayangkan dapat semakin simpel melalui tata kelola pemerintahan daerah yang profesional. Demikian pula aspek politiknya, bahwa demokrasi lokal diharapkan tidak saja mampu melahirkan kepemimpinan yang akseptabel (legitimat), namun lebih dari itu terciptanya sirkulasi di level elit lokal dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi. Bahwa kemudian kedua titik berat tersebut relatif belum menyentuh esensi utamanya, saya kira kita perlu merujuk pada sejumlah gagasan dan saran penulis. Mungkin itulah maksud penulis, memberi alternatif jawaban setelah melakukan sedikit studi perbandingan atas implementasi otonomi daerah di Indonesia.
KATA PENGANTAR
Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Belum nyamannya posisi “bandul otonomi daerah” menandakan bahwa belum sepakatnya para ahli mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia. Belum terbentuknya paradigma yang dianggap tepat, tentunya dapat menganggu perkembangan daerah-daerah di Indonesia, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh.
Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah.
Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berserta sejarah pemerintahan daerah.
Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih bagi para pihak yang membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga segala bantuan, masukan dan doa yang diberikan menjadi amal kebaikan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin.
Jatinangor, April 2018
Penulis
Irfan Setiawan
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si
Dr. Muhadam Labolo, M.Si
Penulis
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
|
iii
iv
v
vii
x
xi
|
BAB I PENDAHULUAN
A. Otonomi Daerah
B. Urusan Pemerintahan
C. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
1. Penyelenggaraan Urusan Konkuren
2. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
D. Asas-asas Pemerintahan Daerah
1. Asas Desentralisasi
2. Asas Dekonsentrasi
3. Asas Tugas Pembantuan
|
1
3
10
15
17
31
32
33
42
45
|
BAB II PEMERINTAHAN DAERAH
A. Makna dan Fungsi Pemerintah Daerah
B. Sejarah Pemerintahan Daerah
1. Periode I (1945-1948)
2. Periode II (1948-1957)
3. Periode III (1957-1965)
4. Periode IV (1965-1974)
5. Periode V (1974-1999)
6. Periode VI (1999-2004)
7. Periode VII (2004-2014)
8. Periode VIII (2014-sekarang)
C. Organisasi Pemerintahan di Daerah
D. DPRD
1. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota
E. Peraturan Daerah
F. Penyelenggaran Pemerintahan di Daerah
1. Fenomena peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah
2. Fenomena Penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan
|
48
51
57
57
59
62
65
68
72
74
78
79
87
89
95
99
106
107
110
|
BAB III PILKADA
A. Sejarah Pengangkatan Kepala Daerah
B. Tata Cara dan Proses Pesta Demokrasi di Daerah
|
133
147
157
|
BAB IV ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Pelaksanaan Anggaran Pemerintahan Daerah
1. Sumber Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2. Belanja Daerah
B. Distorsi Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah
C. Mengikis Prilaku Korupsi Pelaksanaan Anggaran Pemerintahan Daerah
1. Analisa Perilaku Korupsi Pada Pelaksanaan Angggaran Pemerintahan Daerah
2. Alternatif Upaya Pemerintah Dalam Menekan Perilaku Korupsi Pada Pelaksanaan Anggaran Pemerintahan Daerah
|
189
170
171
172
187
193
194
196
208
210
216
|
BAB V INOVASI DAERAH
A. Pemahaman Konsep Inovasi Daerah
B. Penerapan Inovasi Daerah melalui Konsep Smartcity Balikpapan
DAFTAR PUSTAKA
|
221
222
226
239
|
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1.
|
Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
|
18
|
Tabel 1.2.
|
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
|
27
|
Tabel 2.1.
|
Tingkatan Daerah Otonom di Indonesia periode 1948-1957
|
60
|
Tabel 2.2.
|
Tingkatan Daerah Otonom di Indonesia periode 1957-1965
|
61
|
Tabel 2.3.
|
Tingkatan Daerah Otonom di Indonesia periode 1965-1974
|
65
|
Tabel 2.4.
|
Tingkatan Daerah Otonom/Wilayah administratif di Indonesia Periode 1974-1999
|
68
|
Tabel 2.5.
|
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
|
83
|
Tabel 2.6.
|
Indikator Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan dan Penentuan Beban Kerja Kecamatan
|
131
|
Tabel 3.1
|
Cara pengangkatan Gubernur, Bupati/ Walikota di Indonesia Era Pra-Kemerdekaan
|
148
|
Tabel 3.2.
|
Cara pengangkatan/pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota di Indonesia Era Pasca Kemerdekaan
|
151
|
Tabel 3.3.
|
Provinsi Dan Gubernur Pertama
Setelah Indonesia Merdeka Tahun 1945
|
153
|
Tabel 4.1
|
Tabulasi Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2017
|
212
|
Tabel 4.2.
|
Tabulasi Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan. Per 31 Maret 2017
|
213
|
Tabel 4.3.
|
Perbandingan skor pada Corruption Perceptions Index Tahun 2015 dan 2016
|
215
|
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 “Bandul” Otonomi Daerah
|
4
|
Gambar 1.2 Interaktif Antara Negara dengan Manusia
|
11
|
Gambar 2.1. Konsepsi Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah
|
79
|
Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung
|
86
|
Gambar 2.3. Top Down dan Bottom Up Proses Pembentukan Perda
|
105
|
Gambar 4.1 Distorsi Implementasi Kebijakan
|
207
|
Gambar 5.1 Penerapan Konsep Smartcity
|
234
|
UNTUK VERSI LENGKAPNYA
DAPAT DIBACA DI
GOOGLE BOOKS
https://books.google.co.id/books/about/Handbook_Pemerintahan_Daerah.html?id=oJBiDwAAQBAJ&redir_esc=y
GOOGLE PLAY
Atau
di BUKALAPAK
TOKOPEDIA
Langganan:
Postingan (Atom)